Oleh Usep Saeful Kamal
Radar Tasikmalaya, Selasa Pebruari 2011
Hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 yang lalu penulis menghadiri undangan bertajuk silaturahmi dan dialog publik. Kegiatan itu digagas oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bekerjasama dengan pemerintah Desa Tawangbanteng dan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cipanengah Kecamatan Sukaratu.
Bukan tanpa alasan tentunya, kegiatan yang mengambil tema “Membangun Komunikasi Sinergis Antara, Pemerintah, Ulama dan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Kawasan Galunggung Yang Ekologis Dan Humanis” itu dilatarbelakangi oleh kegelisahan warga di kawasan Galunggung yang semakin hari semakin tak bisa menikmati jernihnya air sebagai sumber kehidupan.
Bukan hanya itu, harapan menikmati “jalan leucir” layaknya daerah lain sungguh masih sebatas mimpi belaka. Akses jalan yang menghubungkan antar desa di sekitar kawasan Galunggung hingga saat ini masih saja buruk, bahkan orang sana berselorok seperti “ombak banyu”.
Naik kendaraan seperti layaknya naik ombak banyu ini bisa kita rasakan manakala melewati sepanjang jalur Galunggung baik dari arah Warung Sabeulah (tapal batas antara kota dan Kabupaten Tasikmalaya di kawasan itu), maupun dari arah jembatan Cikunir.
Nyaris saja “teu aya piliheun”, dimana para pengendara akan disuguhi oleh banyaknya lubang yang menganga. Bahkan jika turun hujan, lubang-lubang itu akan membentuk sebuah kolam penampungan air.
Buruknya akses jalan disebabkan oleh lalulalangnya truk bermuatan pasir mulai dari yang bertonase kecil (dibawah 10 kubik) hingga mobil dumtruk yang bertonase 40 kubik. Jika dihitung, jumlah truk pengangkut pasir Galunggung yang masuk kawasan itu berjumlah ratusan per hari.
Bisa kita bayangkan kondisi jalan dari hari ke hari yang sudah barangtentu kerusakannya semakin parah. Yang lebih miris lagi, warga yang rumahnya kebetulan berada di sekitar jalan yang dilalui truk-truk tadi hanya bisa “molohok” pasrah. Karena merekalah yang secara langsung merasakan dampaknya.
Kegiatan yang dihadiri oleh narasumber dari perwakilan beberapa dinas terkait seperti: Dinas Bina Marga, Perhubungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya ini seolah menjadi forum curhat warga yang kesal bahwa janji-janji pemerintah selama ini belum terealisasi.
Bahkan, kekesalan warga mereka tunjukan dengan berbagai cara, baik melalui dialog-dialog terbatas antara para pihak terkait hingga demo ke Pemda dan ke DPRD pun pernah dilakukan. Dan hasilnya selalu saja nihil.
Wajar jika para peserta dialog yang merupakan tokoh ulama, masyarakat, dan pemuda yang hadir melontarkan berbagai keinginan yang membutuhkan penanganan mendesak, seperti: pembangunan jalan, filterisasi air dari aktifitas tambang galian C, terasering, legalitas izin penambangan, pengaturan tonase dan lain sebagainya.
Pembiasan Aspirasi
Sebagai peserta yang terlibat langsung selama kegiatan publik tersebut dan sebagai orang yang memiliki kegelisahan yang sama (meskipun bukan penduduk asli kawasan Galunggung), penulis merasa ada sesuatu yang kurang karena kegiatan itu tidak dihadiri oleh para pembuat kebijakan yang secara langsung bersentuhan dengan teknis di lapangan.
Narasumber yang hadir hendaknya para kepala-kepala dinas terkait, baik kepala dinas Bina Marga, Perhubungan, dan Pertambangan & Energi. Bukan malah mengutus para kepala-kepala bidang yang sudah barang tentu bukan sebagai pemegang kunci kebijakan.
Anehnya, kepala dinas Lingkungan Hidup yang hendaknya menjadi nara sumber tidak hadir, tidak mengutus orang, bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali kepada panitia. Yang lebih aneh, Ketua DPRD dan para anggota yang khususnya berasal dari daerah pemilihan 3 yang tempo hari dipilih warga Sukaratu tidak ada satupun yang hadir, padahal mereka semua diundang.
Wajar jika penulis berhurnudzon, jangan-jangan hal itu disengaja supaya arpirasi masyarakat selalu bias. Betapa tidak, curhat warga yang sekaligus merupakan aspirasinya selalu saja mendapat jawaban yang standard dan terkesan “kagok” karena para narasumber bukan sebagai pemegang kebijakan.
Ditambah lagi dengan ketidakhadiran para anggota dewan yang tempo hari kampanye dan gembar-gembor akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat di kawasan Galunggung, Sukaratu khususnya.
Bahkan menurut seorang tokoh, ada seorang yang sekarang menjadi anggota DPRD pada waktu kampanye pernah berjanji jika dirinya terpilih tahun 2010 sepanjang jalan menuju kawasan galunggung akan “laleucir”. Buktinya sekarang sudah memasuki tahun 2011, janji itu belum terealisasi.
Bayangkan, penantian dan harapan warga selama puluhan tahun yang juga dibarengi dengan janji-janji pihak hanya memiliki kepentingan sesaat sungguh telah melukai perasaan. Lantas kepada siapa lagi mereka mengadu jika aspirasinya selama ini tak kunjung didengar.
Memang ada berita baik, bahwa tahun 2011 ini Pemda akan merealisasikan pembangunan jalan berhotmik yang panjangnya tidak lebih dari 1 km mulai dari warung sabeulah. Pertanyaannnya, kenapa tidak dari dulu rencana ini direalisasikan? Apa karena Pemda sudah bosan dengan demo yang dilakukan warga?
Nilai 1 km penulis kira tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat hari ini. Coba kita bayangkan, selama kurang lebih 28 tahun pasir Galunggung diekploitasi yang sudah barang tentu menghasilkan keuntungan bagi pengusaha, terebih pendapatan daerah dengan jumlah miliaran bahkan triliyunan rupiah. Jadi siapa sebetulnya yang untung?
Sekali lagi bahwa warga Sukaratu seringkali hanya ketiban dampak buruknya saja, tidak lebih. Dari sisi infrastruktur publik jelas-jelas sangat tidak memadai, akses ekonomi masyarakat sangat minim, dan dari sisi budaya warga seringkali menjadi korban konflik yang diciptakan pihak-pihak tertentu. Makanya tidak aneh jika warga terpecah belah, ada yang pro pengusaha atau sebaliknya.
Seharusnya Menikmati
Panjangnya waktu proses eksploitasi pasir galunggung yang sudah mencapai puluhan tahun ini semestinya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Galunggung sendiri. Fakta yang terjadi hari ini sungguh bertolak belakang.
Kita tahu bahwa, bangunan megah di Jakarta mulai dari bandara Soekarno Hatta, gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel berbintang dan lain sebagainya memakai material pasir Galunggung di sebagian kontruksinya.
Belum lagi bangunan-bangunan di sekitar kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Surabaya dan lainnya, bahkan ke luar negeri. Tak heran jika tempo hari kawasan galunggung dikenal dengan sebutan kampung dolar, kampong mutiara dan sebutan lainnya.
Landihan (sebutan lain) tinggal landihan, masyarakat justeru tidak pernah menikmati buah dari hasil penjualan kekayaan daerahnya sendiri. Yang bisa mereka nikmati hanya jalan rusak parah, sumber air yang keruh, kekeringan meskipun hujan tidak turun tiga hari dan lain sebagainya.
Keuntungan yang ada hanya dinikmati oleh segelintir orang (pengusaha) dan kolega-koleganya. Meskipun menurut informasi Distamben, aktifitas penambangan yang dilakukan ada yang belum mendapat izin dari Pemda, dalam arti illegal.
Herannya lagi, Pemda seolah menutup mata ketika terjadi aktifitas penambangan yang menurutnya illegal. Belum lagi ketika tonase muatan truk pengangkut pasir yang melampaui batas bahkan melanggar UU No. 22 Tahun 2009.
Lantas, jika faktanya seperti ini peran dan fungsi apa yang dilakukan DPRD, dimana nota bene mereka memiliki hak pengawasan (kontrol). Dan jika pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri ternyata seringgali dianggap kesalahan.
Penulis kira, masyarakat di sekitar kawasan galunggung sangat merindukan “walungan anu caina ngagenclang herang”, sawah yang subur, ibadah tenang. Betapa tidak, sungai tidak luput dari aliran lumpur dari proses panambangan, panen padi yang biasanya melimpah sekarang merosot tajam karena ketersediaan air yang terbatas.
Selain itu, sumber air yang mengalir ke sarana-sarana ibadah mulai dari langgar hingga mesjid seringkali “kiruh”, sehingga tak jarang membuat was-was bagi para pengguna, ketika mereka berwudlu.
Bukan berarti warga ingin melarang bahkan membubarkan aktifitas penambangan oleh para pengusaha, warga hanya ingin aktifitas penambangan betul-betul bisa memberikan dampak baik bagi terciptakan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada ketenangan dan kedamian. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya
Senin, 14 Februari 2011
Jumat, 04 Februari 2011
Tawaran Pendidikan Berbasis Akhlak Mulia
Oleh Usep Saeful Kamal
Radar Tasikmalaya, Rabu 2 Pebruari 2011
Suka tidak suka, bangsa Indonesia kini sedang mengalami keterpurukan. Berbagai persoalan dan kesulitan silih berganti tak kunjung usai. Mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan, sosial, hingga budaya.
Jika dicermati, semuanya itu memancing perasaan dilematis, pelik, bahkan rumit. Betapa tidak, penegakkan hukum tidak pernah jelas kemana arahnya, KKN semakin enjoy dengan keberadaanya yang tak bisa disentuh hukum, hutang negara semakin membengkak, ancaman disintegrasi dan separatis.
Bukan hanya itu, yang miris kualitas pendidikan kita amat terpuruk dan menurut HAR Tilaar hanya menempati level terendah di tingkat Asia. Bahkan di tingkat dunia hanya urutan ke 112 dari 175 negara (publikasi UNDP 2005).
Dari sekian persoalan yang muncul, boleh jadi yang mencolok adalah menurunnya martabat bangsa. Yang mengkhawatirkan, penurunan martabat ini akan berindikasi pada mudahnya terpengaruh oleh dinamika globalisasi yang sudah begini adanya.
Jati diri bangsa akan mudah tergerus oleh gelombang sisten ekonomi kapitalis yang cenderung tanpa kompromi. Walhasil, pertarungan hebat dalam kerangka perebutan kepentingan modal akan senantiasa merangsek masuk ditengah keterpurkan yang terjadi.
Merajalelanya prilaku korupsi mulai dari level atas bahkan hingga level daerah semakin menegaskan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tidak sesuai dengan sasaran.
Kebiasaan buruk menyuap, mengkhianati janji, mementingkan diri sendiri, rendahnya kejujuran masyarakat seolah sudah menjadi trend dan gaya hidup (life style) masyarakat kita yang mayoritas di KTP-nya tercantum “beragama”.
Selain itu, pergaulan generasi muda kita yang makin tak karu karuan dan nampak bebas seiring maraknya geng-geng motor di berbagai daerah, mudah terpengaruh budaya asing, prilaku hedonism, atau lebih memilih jalan pintas demi memenuhi gaya hdupnya yang glamour.
Fakta tadi boleh jadi membuat miris dan sungguh memprihatinkan kita. Disamping itu, fakta-fakta tadi boleh jadi ditenggarai oleh carut marutnya sistem pendidikan dan pengajaran kita. Meskipun serngkali mengalami pembaharuan-pembaharuan.
Oleh karena itu, kepedulian semua komponen bangsa dalam penataan dunia pendidikan kita adalah sebuah keniscayaan, bahkan tak bisa ditawar-tawar. Mengembangkan model pendidikan yang menitik beratkan pembangunan karakter, peradaban dan lain sebagainya adalah kebutuhan yang paling mendesak.
Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan sikap-sikap mental mandiri, siap menghadapi tanngung jawab, tahan banting terhadap masalah, bermoralitas tingga lebih utama dibanding sekedar memunculkan gelar-gelar akadamis.
Re-vitalisasi Moralitas
Secara kualitatif memang pendidikan kita sudah mulai ada perbaikan menuju peningkatan mutu. Hal ini ditandai dengan ikhtiar Menteri Penddikan kita melalui Kemnterian Pendidikan Nasional yang menggagas mata pelajaran akhlak mulia yag akhir-akhir ini digembar gemborkan.
Sebagai kepanjangan tangan pelaksana kebijakan negara, baik dalam konteks ide dan konsep, Kebijakan yang digulirkan menteri pendidikan M. Nuh sekarang ini mesti kita apresiasi bersama. Tapi tidak sekedar itu, UU Sisdiknas, otonomi pendidikan, alokasi 20% anggaran, sudah semestinya dikongritkan hingga tigkat daerah, terlebih Tasikmalaya.
Semangat reformasi pendidikan tidak sekedar jargon dalam upaya membangun pencitraan saja. Lebih dari itu, secara praksis direalisasikan dengan nyata sehingga mampu mewarnai dan mewujudkan perubahan-perubahan sebagaimana harapan kita bersama.
Penulis kira kita sepakat, pendidikan hendaknya ditekankan untuk membangun manusia dan masyarakat yang beradab, memiliki identitas, sesuai dengan akar budayanya sendiri. Sehingga pengaruh apapun sebagai dampak globalisasi tidak merusak citr diri masyarakat kita.
Selain itu, pendidikan harus bertitik tolak dari pendekatan budaya, peradaban, merdeka, bertaqwa, bermoral, berakhlak berpengetahuan, berketerampilan, inovatif, kompetitif dan lain sebagainya.
Walhasil, masyarakat demokratis yang lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, memberikan perlakuan yang sama pada seluruh bidang kehidupan, ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan pendidikan secara politis mengindikasinkan majunya peradaban masyarakat.
Lebih jauh Ki Suproyoko berpendapat: peran pendidikan, ilmu dan teknologi terhadap peradaban bisa dijalankan, antara lain: Pertama, pendidikan sangat menentukan kecakapan masayarakat dibidang keilmuan dan teknologi.
Kedua, ilmu dan teknologi menentukan perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Ketiga, perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat sangat menentukan peradaban suata bangsa.
Dengan kata lain, secara tidak langsung pendidikan sangat menentukan peradaban bangsa. Terlebih di era teknologi dan informasi seperti sekarang ini. Apabila moralitas masyarakat kita tidak terkendali, niscaya yang didapat adalah dampak negatifnya saja.
Berbeda halnya jika pengembangan nilai peradaban dan moralitas selalu dijadikan dasar dalam pengembangan teknologi dan infromasi, niscaya dampak positiflah yang bisa mewarnai kemajuan masyarakat kita.
Tak jarang jika perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini memiliki dampak terhadap anak didik kita yang sudah barang tenttu membutuhkan kehati-hatian dan pengawasan terhadapnya.
Sekedar contoh, berdasarkan penelitian para ahli dibidangnya, prilaku seks bebas remaja kita dipengaruhi dari telepon seluler dan internet. Tak heran jika populasi orang terinfeksi HIV semakin bertambah jumlahnya. Mengerikan memang?
Ahklak Mulia
Diakui atau tidak, reformas pendidikan dalam kerangka membangun peradaban bangsa tidak sekedar cukup hanya menggunakan paradigm teknologi. Teteapi lebih jauh dari itu, harus dimuali dari pembentukan watak dan moral (akhlak) yang mulia.
Penulis sepakat dengan wacana kurikulum mata pelajaran akhlak mulia yang dgulirkan menteri pendidikan kita. Meskipun pada dasarnya pendidikan watak dan moral ini tidak mesti dijadikan mata pelajaran, tapi ditempuh melalui metode pembelajaran transasional yang tidak hanya memburu pengetahuan.
Lebih dari itu, supaya terbentuk individu yang ”structured persons”, yang mampu tampil prima dalam situasi dan kondisi apapun. Hal inilah yang penulis maksud sebagai model pendidikan yang transformatif. Tidak sekedal formalism, tapi substansi.
Akhlak mulia atau budi pekerti luhur pada dasarnya mengacu pada titik keseimbangan interaktif antara dimensi material dan spiritual. Yang secara natural manusia diciptakan dengan fitrohnya demikian.
Berawal dari deminsi spiritual yang senantiasa menjadi ruh atas nilai-nilai yang memberikan daya hidup, support motorik secara kolektif secara dinamis dan kemudian bisa membentuk individu-individu berakrakter.
Ditinjau dari sudut bahasa, akhlak moral sebagai kata benda berarti berhubungan dengan prinsip baik dan buruk yang ditarik dari satu cerita, kisah atau pengalaman. Misalnya, moral dari cerita ini adalah bahwa seorang gadis remaja sebaiknya tidak berbicara kepada orang laki-laki asing.
Dengan kata lain akhlak berarti perangai, tabiat, tingkah laku, adat (kebiasaan). Perangai tadi butuh dilatih supaya menjadi sikap, atau agar terbiasa siap dan rela berkorban sesuai dengan keyakinan, pendapat atau keyakinan yang tersembunyi dalam jiwanya, serta sesuai pula dengan apa yang diharapkan.
Proses tadi bisa diwujudkan melalu pendidikan. Dimana pendidikan menjadi usaha yang dilakukan secara sadar dalam penciptaan masyarakat yang beradab berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, agama kemudian tidak lagi hanya di jadikan simbol, tapi benar-benar dipraksiskan.
Dengan wacana tadi, diharapkan menjadi alat rekayasa sosial yang bisa menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat kita di masa yang akan datang. Sehingga prilaku KKN, kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya paling tidak bisa dicegah. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya
Minggu, 16 Januari 2011
Nilai Kemandirian yang Terabaikan
Oleh Usep Saeful Kamal
Radar Tasikmalaya, Kamis 18 November 2010
Menjelang musim penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberbagai instansi pemerintah, sudah menjadi rahasia umum jika dinas tenaga kerja selalu dipenuhi oleh para pencari kerja yang nota bene mereka ingin memamfaatkan ijazah yang diraih dengan susah payah.
Selain itu juga, ivent-ivent bursa tenaga kerja pun selalu berjubel oleh mereka yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan uang tentunya. Susahnya lapangan kerja ditenggarai sebagai penyebab menumpuknya peminat. Artinya lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan pendidikan, baik SMA/sederajat maupun perguruan tinggi.
Jika kita tidak lupa, tempo hari gubernur Jawa Barat pernah sesumbar bahwa tidak lama lagi sejuta lapangan kerja akan tercipta di Jawa Barat. Faktaya, hingga saat ini masih saja terjadi penumpukan dalam penerimaan pekerjaan, baik oleh instansi pemerintah ataupun swasta.
Sekedar contoh, formasi penerimaan CPNS di lingkungan Kemenag atau mungkin Pemda Kab. Tasikmalaya tidak sebading dengan pelamar. Formasi yang disediakan tidak lebih dari 500, tapi pelamar berjumlah ribuan.
Pada konteks ini, tidak salah kiranya jika kita memberikan penilaian atas fakta pendidikan kita yang cenderung berorientasi kerja. Padahal, jika peserta didik diarahkan melalui sistem yang berorientasi pada kemandirian, mungkin saja penumpukan (maaf) pengangguran tidak bertambah banyak dari tahun ke tahun.
Suka tidak suka, sistem pendidikan kita hari ini belum menggerkkan seluruh potensi kecerdasan intelektual, kreatifitas dan emosional anak. Pendidikan hari ini baru sebatas pengembangan taraf kognitif pengetahuan saja, yang sifatnya lebih mengembangkan fungsi refroduktif.
Kita semua pasti sepakat bahwa pendidikan merupakan pilar bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang mencerdaskan, terlebih di daerah seperti halnya Tasikmalaya. Paling tidak, melalui pendidikan bisa mengimbangi berbagai perkembangan yang ada.
Penyampaian lisan dari pengajar terhadap pelajar yang selam ini diterapkan ternyata berkontribusi banyak terhadap munculnya pola ketergantungan dibanding kemandirian. Betapa tidak, pribadi yang bergantung akan menghasilkan beban sosial.
Prilaku kekerasan, tauran antar pelajar atau mahasiswa, dan tindakan-tindakan amotal lainnya boleh jadi disebabkan oleh pola tadi. Akhirnya mereka yang mampu keluar dari sistem yang selamat, adalah mereka yang mampu mandiri, itupun bukan hasil sistem, tapi lebih pada potensinya sendiri.
Penulis kira, sikap mandiri, kreatif, inovatif dan lainnya bisa diciptakan melalui pola pendidikan yang terintegrasi kedalam kehidupan masyarakat yang melingkarinya. Artinya, tidak sebatas pandai dikelas, tapi juga dia pandai berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya berbekal kemampuan moral keagamaan individual.
Pendidikan & Kemandirian
Pada prinsipnya sasaran pendidikan adalah anak didik, oleh karena itu pemahaman tentang peluang pendidikan semestinya selalu diorientasikan pada pemikiran peluang bagi peserta didik diberbagai jenjang.
Setiap kesempatan dan peluang harus direbut dan dimanfaatkan oleh mereka dalam kerangka mengembangkan potensi dirinya. Bukan malah dijejali dengan hapalan-hapalan yang kadang jauh dari orientasi pemahaman.
Jika faktanya demikian, ternyata proses pengembangan diri tidak melulu mengandalkan sekolah atau kampus. Artinya, orang tua bahkan masyarakat luas berkewajiban membantu dan memberikan peluang pada pelajar kita dalam memanfaatkan peluang pengembangan potensi dirinya.
Peluang yang dimaksud adalah “kondisi pengembangan”. Artinya baik orang ataupun lingkungan harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan si anak memperoleh pengalaman dari kondisi tersebut. Sehingga unsur-unsur pribadi anak dapat dikembangkan dan mengalami perkembangan dengan wajar, tidak dipaksakan oleh sistem.
Penulis kira, hendaknya kurikulum pendidikan yang dibuat tidak sekedar produk tertulis saja. Tapi, memuat suatu rencana pendidikan yang mencerminkan realisasi dari vsi dan misi pendidikan.
Fungsionalnya, kondisi pembelajaran sangat diwarnai oleh kejelasan tujuan (tidak asal-asalan), strategi pencapaian tujuan dan keterlibatan peserta didik dalam pencapaian tujuan itu. Sehingga proses pendidikan tidak berjalan satu arah.
Penyelenggaraan pendidikan kita yang diarahkan pada berbagai disiplin ilmu ternyata belum mampu menjawab persoalan kemandirian. Yang lebih muncul adalah kesan legitimasi lembaga formal, apalagi (maaf) dijadikan ruang bisnis.
Yang hendaknya terjadi adalah bukan kurikulum untuk anak, tapi anak untuk kurikulum, jadi objeknya selalu peserta didik. Betapa tidak, transfer ilmu dilakukan lebih cenderung memakai sistem suap, informasi satu arah, peserta didik lepas dari persoalan nyata, dan lain sebagainya.
Wajar jika out putnya adalah menjadi manusia “taat”, menerima dan tergantung yang dipaksakan, bukan budaya mandiri dan kreatif. Prilaku pelajar kita hari ini malah kontras dengan sikap dan nilai hidup, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya.
Dengan nilai-nilai inilah penulis kira, kemandirian seseorang bisa terbangun, bukan malah selalu menggantungkan hidup pada harapan menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja pada perusahaan milik orang lain, yang katanya menjanjikan masa depan hidup.
Menciptakan sesuatu melalui karya yang berasal dari pengembangan potensi diri kiranya lebih baik daripada bergantung pada sesuatu yang masih bersifat kamuflase. Disekitar kita, masih banyak sesuatu yang bisa dikembangkan dan boleh jadi lebih menjanjikan.
Karakter Tak Tumbuh
Kata ini boleh jadi menjadi mimpi dan obsesi bangsa kita ditengah keterpurukan yang ada dari berbagai sisi. Siapa yang rela jika negeri ini terus dihantui oleh sikap yang keluar dari akar nilai (karakter) kemanusiaan.
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakaan seseorang dengan yang lain. Berkarakter berarti memiliki tabiat, dalam arti memiliki kepribadian dan berwatak.
Berbeda dengan Erich Fromm, karakter adalah alasan-alasan, motivasi, yang disadari atau tidak, mengapa seseorang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Beliau berpendapat, bahwa hakikat karakter mesti dicari dalam pola relasi (hubungan) seseorang dengan lingkungannya.
Dalam konteks itulah, karakter peserta didik sebagai penerus cita-cita bangsa bisa diasah melalui ranah pendidikan. Betapa pendidikan sangat menentukan apakah pemuda kita bisa lebih maju, atau bahkan malah lebih terpuruk.
Sekali lagi, sekedar refleksi,pendidikan kita hari ini lebih cenderung kehilangan obyektiftasnya, bahkan tidak mendewasakan peserta didik. Disamping itu, tidak menumbuhkan pola pikir yang berorientasi membentuk kemandirian dan pemberdayaan, karena justeru dianggap membelenggu.
Prilaku elit kita (baik pejabat dan politisi) hari ini suka tidak suka kontra produktif dengan nilai dan norma sosial masyarakat yang ada. Lebih parahnya lagi, prilaku-prilaku ini seolah dikembangkan menjadi karakter bangsa kita.
Sekali lagi, bahwa membangun karakter mandiri, kreatif dan inovatif tergantung pada proses pendidikan yang dilakukan sesuai dengan substansinya. Bagaimana kemudian kebiasaan pelajar bisa belajar mewarnai karakter mereka.
Penulis kira, karakter itu tidak bisa diajarkan, tetapi bisa diperoleh dari pengalaman individunya masing-masing. Oleh karena itu harus dilatih. Kebiasaan yang terus dilatih inilah yang bisa meghasilkan pengalaman, yang pada ujungnya bisa membentuk karakter individu masing-masing.
Pembangunan moral dan karakter lebih efektif bila pola pembelajaran yang dilakukan bersifat dialogic, dengan mendiskusikan kasus nyata yang diangkat melalui proses pelatihan tadi. Sehingga proses pendidikan yang berjalan bisa tercipta secara kondusif.
Tidak berlebihan kiranya jika mind set (cara pandang) pendidikan kita dirubah. Pendidikan tidak diartikan mengubah, tetapi lebih pada mengkondisikan. Agar pemberdayaan potensi dasar manusia, terlebih pelajar kita (diberbagai jenjang) mengalami peningkatan signifikan.
Potensi yang bisa dikembangkan kemudian adalah potensi metodologik yang lebih bermakna. Sehingga para pemuda kita memiliki kemampuan “membaca”. Baik membaca gejala alam dari wujud kejadiannya, maupun membaca ayat-ayat tuhan. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya
Birokrasi ; Antara Politik Negara & Kekuasaan
Radar Tasikmalaya, Jum'at 01 Oktober 2010
Menjelang Pemilukada Kab. Tasikmalaya 2011, intensitas komunikasi yang dilakukan antar partai politik mengalami peningkatan dan mulai menampakkan gairahnya. Disamping itu pula para pejabat yang nota bene pengikut setia penguasa (bupati) mulai melakukan pengkondisian terhadap bawahannya.
Fenomena seperti ini bukan hal baru, setiap ada hajatan politik baik pemilu legislative, pilpres, terlebih pilkada herannya selalu seperti yang digambarkan. Jabatan bupati yang merupakan jabatan politik seolah otoritasnya dipaksakan supaya masuk pada ranah birokrasi yang sejatinya netral.
Betapa tidak, sudah menjadi rahasia umum jika menghadapi hajatan politik model tadi selalu yang menjadi sasaran adalah para pejabat struktural yang menjadi bawahannya. Bagaimana kemudian raihan suara partai penguasa (PPP) pada Pemilu Legislatif 2009 bisa dikatrol melalui kerja-kerja politis para pejabat, termasuk para camat, dengan iming-iming tentunya.
Penulis kira wajar jika PPP kemudian menjadi pemenang di Kab. Tasikmalaya. Tapi, menjadi tidak wajar jika penguasa selalu memberikan pressure (tekanan) kepada bawahannya supaya berpihak kepadanya. Padahal, semestinya birokrasi berdiri tegak pada ranah netralitas, tidak berpihak pada kepentingan politik siapapun.
Warna-warna penekanan, intimidasi dan sebagainya sudah nampak hari ini. Coba kita cermati, atas instruksi bupati yang tentunya berkepentingan pada pemilukada kedepan, jabatan kepala dinas disalahgunakan untuk sekedar mengkonsolidasi kekuatan untuk mendukung kepentingan Bupati.
Disamping itu, berdasarkan rumor yang beredar, beberapa waktu yang lalu para camat dikumpulkan di suatu tempat diluar Kab. Tasikmalaya yang mana agendanya antara lain: pertama, mereka ditanya “raga katineungna” terkalit loyalitasnya mendukung kepentingan Bupati. Bahkan muncul poin, apabila tidak “loyal” diancam akan dimutasi.
Kedua, siapapun camat yang di wilayahnya berhasil memenangkan kandidat Bupati & Wakil Bupati pada Pemilukada 2011 dan merupakan “jagoan” Bupati Incumbent. Maka sejatinya akan dipromosikan ke eselon II.
Ketiga, camat diwajibkan mengumpulkan dana perjuangan untuk mewujudkan kepentingan Bupati dan disetor pada bendahara tim yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Masih ada poin lain yang tidak layak penulis ungkapkan pada tulisan ini. Meskipun ketiga poin itu merupakan rumor yang beredar di tengah masyarakat, tapi jika benar betapa pertaruhan birokrasi dalam mempertahankan netralitasnya menjadi tereduksi.
Melalui tulisan ini, penulis mencoba meluruskan kekeliruan bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan penguasa. Karenanya, birokrasi harus sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi model ini yang penulis maksud politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan.
Politik, Kekuasaan, dan Birokrasi
Politik, kekuasaan, dan birokrasi dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan ketiganya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah kemerdekaan.
Tarik- menarik politik dan kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada masyarakat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Suka tidak suka, hal ini yang terjadi di Kab. Tasikmalaya atau boleh jadi di daerah lain.
Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap birokrasi membuat sulitnya mesin birokrasi memberi pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya.
Sementara itu, masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah. Padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Kekeliruan itu membuat peran eksekutif (representasi partai politik) tetap dominan dan berkuasa penuh atas birokrasi lembaga negara paling bawah.
Ada beberapa analisa penulis yang penting menjadibahan kajian bersama. Pertama, Pemerintah Daerah (eksekutif) adalah salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika di level Kab/Kota. Dalam hal ini eksekutif dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai jabatan politik.
Kedua, birokrasi daerah yang include administrasi daerah adalah alat-alat negara yang
menjalankan tugas-tugas negara di daerah, di antaranya menjalankan tugas pemerintahan daerah. Dengan demikian, mengindikasikan bahwa sudah semestinya birokrasi daerah berdiri ajeg di tengah tanpa berpihak pada satu blok kepentingan, apalagi kepentingan penguasa.
Ketiga, administrasi daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan daerah seringkali memunculkan dominasi penguasa daerah (Bupati). Wajar jika fungsi pelayanan masyarakat yang sebenarnya seringkali bias dan kabur.
Penulis kira, untuk menghindari munculnya birokrasi yang otoriter (the authoritarian bureaucracy) sebagai akibat dominasi penguasa daerah,maka kontrol yang kuat harus benar-benar dilakukan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada melalui lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.
Sebagai lembaga pelayanan publik, hendaknya birokrasi perlu menjaga netralitasnya agar pelayananannya kepada masyarakat dan pengabdiannya kepada pemerintah lebih fungsional. Artinya, birokrasi tidak memihak kepada satu kekuatan politik tertentu yang dominan.
Sekedar contoh, mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Tatang beberapa waktu lalu menuai protes dari beberapa elemen masyarakat karena dianggap politis. Disamping itu, wajar jika penolakan pencairan dana abadi dari beberapa partai muncul beberapa waktu lalu karena dianggap diselipi oleh kepentingan pemenangan calon Bupati/Wakil bupati yang beliau dukung.
Penulis kira, tidak mesti dengan cara-cara seperti itu jika ingin beliau memberikan kesan positif menjelang akhir masa jabatannya selama dua periode berkuasa. Ada hal yang lebih elegan dibanding memberikan tekanan-tekanan dan intimidasi kepada para bawahannya hanya karena kepentingan politik sesaat.
Harus Diakhiri
Wacana seputar netralitas birokrasi sebenarnya bukan hal yang baru. Berdasarkan kajian literatur terkait, tema ini sudah menjadi pembicaraan lama di antara para ahli. Sekedar contoh, kritik Karl Marx terhadap filsafat Hegel tentang negara sedikitnya menggambarkan bahwa netralitas birokrasi itu penting.
Meskipun Marx hanya mengubah "isi" dari teori Hegel tentang tiga kelompok dalam masyarakat (yang kemudian disebut teori kelas); yaitu kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang diwakili oleh para pengusaha dan profesi, kelompok kepentingan umum (general interest) yang diwakili oleh negara, dan kelompok birokrasi.
Menurutnya, birokrasi sebaiknya memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial tertentu yang dapat menjadi instrumen kelompok dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara negara yang mewakili kelompok kepentingan umum dengan kelompok kepentingan khusus yang diwakili oleh pengusaha dan profesi, maka birokrasi tidak akan berarti apa-apa.
Berbeda halnya dengan Hegel, dengan konsep tadi birokrasi semestinya berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum (negara) dengan kelompok kepentingan khusus (pengusaha dan profesi). Birokrasi dalam hal ini, menurut Hegel, harus netral (Anshori, 2004).
Pada konteks Indonesia, upaya melepas birokrasi dari pengaruh politik bukan lagi sekedar wacana. Seperti sudah disinggung di atas, pada masa Presiden Habibie, telah dikeluarkan PP No. 5 Tahun 1999 yang menekankan bahwa PNS harus netral dari partai politik.
Meskipun usaha itu merupakan langkah maju, namun belum mampu mewujudkan birokrasi yang netral dan independen mengingat birokrasi di Indonesia belum lepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang merupakan kekuasaan politik.
Penulis menganggap, tumpang tindihnya birokrasi negara dan birokrasi pemerintah membuat birokrasi di Indonesia tak pernah benar-benar netral. Pemerintah, yangnotabene pejabat politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap birokrasi, terlebih di tingkat daerah (kab/kota).
Sehingga, wajar jika pola hubungan bawahan-atasan antara birokrasi dan pemerintah rentan untuk disalahgunakan. Pemerintah daerah (Bupati/walikota) dapat mengeluarkan kebijakan apa saja terhadap birokrasi yang sesungguhnya menjadi “area kerja” internal birokrasi.
Bupati/walikota bisa memasukkan dan mendudukkan “orang-orangnya” di jajaran birokrasi. Tak heran jika Bupati/walikota bersikap layaknya sang raja dinasti dan bertindak bebas terhadap birokrasi yang menjadi bawahanya. Harus segera diakhiri!. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis Adalah
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre
Menjelang Pemilukada Kab. Tasikmalaya 2011, intensitas komunikasi yang dilakukan antar partai politik mengalami peningkatan dan mulai menampakkan gairahnya. Disamping itu pula para pejabat yang nota bene pengikut setia penguasa (bupati) mulai melakukan pengkondisian terhadap bawahannya.
Fenomena seperti ini bukan hal baru, setiap ada hajatan politik baik pemilu legislative, pilpres, terlebih pilkada herannya selalu seperti yang digambarkan. Jabatan bupati yang merupakan jabatan politik seolah otoritasnya dipaksakan supaya masuk pada ranah birokrasi yang sejatinya netral.
Betapa tidak, sudah menjadi rahasia umum jika menghadapi hajatan politik model tadi selalu yang menjadi sasaran adalah para pejabat struktural yang menjadi bawahannya. Bagaimana kemudian raihan suara partai penguasa (PPP) pada Pemilu Legislatif 2009 bisa dikatrol melalui kerja-kerja politis para pejabat, termasuk para camat, dengan iming-iming tentunya.
Penulis kira wajar jika PPP kemudian menjadi pemenang di Kab. Tasikmalaya. Tapi, menjadi tidak wajar jika penguasa selalu memberikan pressure (tekanan) kepada bawahannya supaya berpihak kepadanya. Padahal, semestinya birokrasi berdiri tegak pada ranah netralitas, tidak berpihak pada kepentingan politik siapapun.
Warna-warna penekanan, intimidasi dan sebagainya sudah nampak hari ini. Coba kita cermati, atas instruksi bupati yang tentunya berkepentingan pada pemilukada kedepan, jabatan kepala dinas disalahgunakan untuk sekedar mengkonsolidasi kekuatan untuk mendukung kepentingan Bupati.
Disamping itu, berdasarkan rumor yang beredar, beberapa waktu yang lalu para camat dikumpulkan di suatu tempat diluar Kab. Tasikmalaya yang mana agendanya antara lain: pertama, mereka ditanya “raga katineungna” terkalit loyalitasnya mendukung kepentingan Bupati. Bahkan muncul poin, apabila tidak “loyal” diancam akan dimutasi.
Kedua, siapapun camat yang di wilayahnya berhasil memenangkan kandidat Bupati & Wakil Bupati pada Pemilukada 2011 dan merupakan “jagoan” Bupati Incumbent. Maka sejatinya akan dipromosikan ke eselon II.
Ketiga, camat diwajibkan mengumpulkan dana perjuangan untuk mewujudkan kepentingan Bupati dan disetor pada bendahara tim yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Masih ada poin lain yang tidak layak penulis ungkapkan pada tulisan ini. Meskipun ketiga poin itu merupakan rumor yang beredar di tengah masyarakat, tapi jika benar betapa pertaruhan birokrasi dalam mempertahankan netralitasnya menjadi tereduksi.
Melalui tulisan ini, penulis mencoba meluruskan kekeliruan bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan penguasa. Karenanya, birokrasi harus sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi model ini yang penulis maksud politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan.
Politik, Kekuasaan, dan Birokrasi
Politik, kekuasaan, dan birokrasi dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan ketiganya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah kemerdekaan.
Tarik- menarik politik dan kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada masyarakat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Suka tidak suka, hal ini yang terjadi di Kab. Tasikmalaya atau boleh jadi di daerah lain.
Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap birokrasi membuat sulitnya mesin birokrasi memberi pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya.
Sementara itu, masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah. Padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Kekeliruan itu membuat peran eksekutif (representasi partai politik) tetap dominan dan berkuasa penuh atas birokrasi lembaga negara paling bawah.
Ada beberapa analisa penulis yang penting menjadibahan kajian bersama. Pertama, Pemerintah Daerah (eksekutif) adalah salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika di level Kab/Kota. Dalam hal ini eksekutif dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai jabatan politik.
Kedua, birokrasi daerah yang include administrasi daerah adalah alat-alat negara yang
menjalankan tugas-tugas negara di daerah, di antaranya menjalankan tugas pemerintahan daerah. Dengan demikian, mengindikasikan bahwa sudah semestinya birokrasi daerah berdiri ajeg di tengah tanpa berpihak pada satu blok kepentingan, apalagi kepentingan penguasa.
Ketiga, administrasi daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan daerah seringkali memunculkan dominasi penguasa daerah (Bupati). Wajar jika fungsi pelayanan masyarakat yang sebenarnya seringkali bias dan kabur.
Penulis kira, untuk menghindari munculnya birokrasi yang otoriter (the authoritarian bureaucracy) sebagai akibat dominasi penguasa daerah,maka kontrol yang kuat harus benar-benar dilakukan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada melalui lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.
Sebagai lembaga pelayanan publik, hendaknya birokrasi perlu menjaga netralitasnya agar pelayananannya kepada masyarakat dan pengabdiannya kepada pemerintah lebih fungsional. Artinya, birokrasi tidak memihak kepada satu kekuatan politik tertentu yang dominan.
Sekedar contoh, mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Tatang beberapa waktu lalu menuai protes dari beberapa elemen masyarakat karena dianggap politis. Disamping itu, wajar jika penolakan pencairan dana abadi dari beberapa partai muncul beberapa waktu lalu karena dianggap diselipi oleh kepentingan pemenangan calon Bupati/Wakil bupati yang beliau dukung.
Penulis kira, tidak mesti dengan cara-cara seperti itu jika ingin beliau memberikan kesan positif menjelang akhir masa jabatannya selama dua periode berkuasa. Ada hal yang lebih elegan dibanding memberikan tekanan-tekanan dan intimidasi kepada para bawahannya hanya karena kepentingan politik sesaat.
Harus Diakhiri
Wacana seputar netralitas birokrasi sebenarnya bukan hal yang baru. Berdasarkan kajian literatur terkait, tema ini sudah menjadi pembicaraan lama di antara para ahli. Sekedar contoh, kritik Karl Marx terhadap filsafat Hegel tentang negara sedikitnya menggambarkan bahwa netralitas birokrasi itu penting.
Meskipun Marx hanya mengubah "isi" dari teori Hegel tentang tiga kelompok dalam masyarakat (yang kemudian disebut teori kelas); yaitu kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang diwakili oleh para pengusaha dan profesi, kelompok kepentingan umum (general interest) yang diwakili oleh negara, dan kelompok birokrasi.
Menurutnya, birokrasi sebaiknya memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial tertentu yang dapat menjadi instrumen kelompok dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara negara yang mewakili kelompok kepentingan umum dengan kelompok kepentingan khusus yang diwakili oleh pengusaha dan profesi, maka birokrasi tidak akan berarti apa-apa.
Berbeda halnya dengan Hegel, dengan konsep tadi birokrasi semestinya berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum (negara) dengan kelompok kepentingan khusus (pengusaha dan profesi). Birokrasi dalam hal ini, menurut Hegel, harus netral (Anshori, 2004).
Pada konteks Indonesia, upaya melepas birokrasi dari pengaruh politik bukan lagi sekedar wacana. Seperti sudah disinggung di atas, pada masa Presiden Habibie, telah dikeluarkan PP No. 5 Tahun 1999 yang menekankan bahwa PNS harus netral dari partai politik.
Meskipun usaha itu merupakan langkah maju, namun belum mampu mewujudkan birokrasi yang netral dan independen mengingat birokrasi di Indonesia belum lepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang merupakan kekuasaan politik.
Penulis menganggap, tumpang tindihnya birokrasi negara dan birokrasi pemerintah membuat birokrasi di Indonesia tak pernah benar-benar netral. Pemerintah, yangnotabene pejabat politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap birokrasi, terlebih di tingkat daerah (kab/kota).
Sehingga, wajar jika pola hubungan bawahan-atasan antara birokrasi dan pemerintah rentan untuk disalahgunakan. Pemerintah daerah (Bupati/walikota) dapat mengeluarkan kebijakan apa saja terhadap birokrasi yang sesungguhnya menjadi “area kerja” internal birokrasi.
Bupati/walikota bisa memasukkan dan mendudukkan “orang-orangnya” di jajaran birokrasi. Tak heran jika Bupati/walikota bersikap layaknya sang raja dinasti dan bertindak bebas terhadap birokrasi yang menjadi bawahanya. Harus segera diakhiri!. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis Adalah
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Oleh Usep Saeful Kamal
Pemerintah akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya menggelontorkan program yang beroriantasi pada peningkatan mutu pendidikan. Tak heran jika dana yang digelontorkannya pun luar biasa besarnya, terlebih ke daerah.
Program itu macam-macam, ada yang direalisasikan melalui kegiatan non-fisik, ada pula yang direalisasikan melalui kegiayan fisik, yakni berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
Jika ditilik pada ranah praksis, anggaran yang sangat besar itu ternyata masih belum maksimal mendongkrak peningkatan mutu yang diharapkan. Betapa tidak, sekolah di wilayah-wilayah pedesaan yang mengalami kerusakan (bahkan sebagaian sudah ambruk) belum tersentuh oleh program yang ada.
Coba kita cermati sekolah di wilayah-wilayah pelosok Kab. Tasikmalaya. Sangat kontra produktif, karena realisasi program lebih terkonsentrasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.
Padahal, semestinya konsentrasi itu dibalik ke wilayah pedesaan yang secara geografis, ekonomi, akses dasar masih mengalami ketertinggalan. Jika pola ini diterapkan, niscaya bisa mendorong pertumbuhan wilayah yang tadi dianggap sebagai pusat pertumbuhan.
Satu sisi diwilayah perkotaan ada program rintisan sekolah bertarap nasional dan internasional. Pada sisi lain, sekedar memenuhi proses belajar mengajar yang ideal saja sangat sulit, sebagai akibat keterbatasan yang ada.
Bisa kita lihat sekolah-sekolah di wilayah kecamatan Bojong Gambir, Bojong Asih, Bantar Kalong, Cipatujah, Cikalong, Pancatengah dan lainnya. Kondisinya sangat kontras dengan keberadaan sekolah di wilayah Kecamatan Singaparna, Sukarame yang notabene dekat dengan pusat ibukota kabupaten.
Penulis kira, Pemda (melalui Dinas Pendidikan) jangan pernah gembar-gembor keberhasilan yang disajikan angka-angka kuantitatif. Jika faktanya justeru jauh dari warna warni kualitatif. Artinya angka yang ada selalu tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Tidak penting bicara peningkatan mutu pendidikan, jika standar pelayanan minimal dalam proses pelaksanaan pendidikan malah terabaikan. Hal ini yang seringkali dinafikan oleh stakeholder pendidikan kita yang seringkali lebih tertarik pada sisi formalisme dibanding menerapkan esensi pendidikan itu sendiri.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Kepmen No. 129a Tahun 2004, SPM SD/MI terdiri atas: Pertama, 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi. Kelima, 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Keenam, 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Ketujuh, Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa.
Kedelapan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas III serta mata pelajaran bahasa, matematika, IPA, dan IPS untuk kelas V. kesembilan, 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Begitupun halnya dengan SPM Pendidikan SMP/ MTs, yang terdiri atas: Pertama, 90 persen anak dalam kelompok usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/MTs. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. Kelima, 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi. Keenam, 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
Ketujuh, 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Kedelapan, Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 – 40 siswa. Kesembilan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan, IPS di kelas I dan II. Kesepuluh, 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA /MA / SMK.
Berbeda dengan SPM Pendidikan SMA)/MA terdiri atas: pertama, 60 persen anak dalam kelompok usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non-guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non-mengajar lainnya. Kelima, 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi. Keenam, 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
Ketujuh, 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Kedelapan, jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 – 40 siswa. Kesembilan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Geografi, dan Matematika Dasar untuk kelas I dan II. Kesepuluh, 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
Indikator Kunci
Mengukur keberhasilan program dilakukan melalui indikator kinerja yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program. Sehingga program yang ada benar-benar tepat sasaran.
Indikator kunci sebagai penerapan SPM pendidikan, diantaranya : Angka Melanjutkan (AM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kaitan dengan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dalam mengukurnya hendaknya menggunakan indikator kunci, antara lain: persentase kepala sekolah dan guru menurut ijazah tertinggi (% GI), persentase kelayakan mengajar kepala sekolah dan guru (% GL).
Indikator selanjutnya, persentase ruang kelas menurut kondisi (% RK), persentase fasilitas terhadap jumlah sekolah (% FS), angka lulusan (AL), angka mengulang kelas (AMK), dan angka putus sekolah (APS)
Adapun, untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik diukur dengan menggunakan indikator kunci sebagai berikut: rata-rata lama belajar, rasio sekolah yang telah memiliki RPS/RKS, kinerja komite sekolah, rasio sekolah yang melakukan laporan keuangan tahunan, laporan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dipublikasikan, dan kinerja dewan pendidikan.
Langkah selanjutnya, menjadi penting kiranya mengidentifikasi unit kerja yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tujuan pada konteks ini ádalah untuk mengidentifikasi unit kerja mana yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi SPM.
Unsur-unsur yang dapat melakukan monev implementasi SPM ini meliputi: Dinas Pendidikan Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
Disamping melakukan monev, juga harus melakukan analisis atas hasil monev itu sendiri. Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana data dan informasi yang diperoleh melalui monev dianalisis.
Penulis kira, untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran diperlukan seperangkat data pada setiap indikator keberhasilan, pertama adalah data baseline yang menggambarkan kondisi awal sebelum program/kegiatan dilaksanakan.
Jika step by step dari aplikasi SPM pendidikan di lakukan di kita sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada, niscaya perubahan menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai harapan kita bersama bisa terwujud. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya
Pemerintah akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya menggelontorkan program yang beroriantasi pada peningkatan mutu pendidikan. Tak heran jika dana yang digelontorkannya pun luar biasa besarnya, terlebih ke daerah.
Program itu macam-macam, ada yang direalisasikan melalui kegiatan non-fisik, ada pula yang direalisasikan melalui kegiayan fisik, yakni berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
Jika ditilik pada ranah praksis, anggaran yang sangat besar itu ternyata masih belum maksimal mendongkrak peningkatan mutu yang diharapkan. Betapa tidak, sekolah di wilayah-wilayah pedesaan yang mengalami kerusakan (bahkan sebagaian sudah ambruk) belum tersentuh oleh program yang ada.
Coba kita cermati sekolah di wilayah-wilayah pelosok Kab. Tasikmalaya. Sangat kontra produktif, karena realisasi program lebih terkonsentrasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.
Padahal, semestinya konsentrasi itu dibalik ke wilayah pedesaan yang secara geografis, ekonomi, akses dasar masih mengalami ketertinggalan. Jika pola ini diterapkan, niscaya bisa mendorong pertumbuhan wilayah yang tadi dianggap sebagai pusat pertumbuhan.
Satu sisi diwilayah perkotaan ada program rintisan sekolah bertarap nasional dan internasional. Pada sisi lain, sekedar memenuhi proses belajar mengajar yang ideal saja sangat sulit, sebagai akibat keterbatasan yang ada.
Bisa kita lihat sekolah-sekolah di wilayah kecamatan Bojong Gambir, Bojong Asih, Bantar Kalong, Cipatujah, Cikalong, Pancatengah dan lainnya. Kondisinya sangat kontras dengan keberadaan sekolah di wilayah Kecamatan Singaparna, Sukarame yang notabene dekat dengan pusat ibukota kabupaten.
Penulis kira, Pemda (melalui Dinas Pendidikan) jangan pernah gembar-gembor keberhasilan yang disajikan angka-angka kuantitatif. Jika faktanya justeru jauh dari warna warni kualitatif. Artinya angka yang ada selalu tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Tidak penting bicara peningkatan mutu pendidikan, jika standar pelayanan minimal dalam proses pelaksanaan pendidikan malah terabaikan. Hal ini yang seringkali dinafikan oleh stakeholder pendidikan kita yang seringkali lebih tertarik pada sisi formalisme dibanding menerapkan esensi pendidikan itu sendiri.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Kepmen No. 129a Tahun 2004, SPM SD/MI terdiri atas: Pertama, 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi. Kelima, 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Keenam, 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Ketujuh, Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa.
Kedelapan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas III serta mata pelajaran bahasa, matematika, IPA, dan IPS untuk kelas V. kesembilan, 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Begitupun halnya dengan SPM Pendidikan SMP/ MTs, yang terdiri atas: Pertama, 90 persen anak dalam kelompok usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/MTs. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. Kelima, 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi. Keenam, 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
Ketujuh, 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Kedelapan, Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 – 40 siswa. Kesembilan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan, IPS di kelas I dan II. Kesepuluh, 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA /MA / SMK.
Berbeda dengan SPM Pendidikan SMA)/MA terdiri atas: pertama, 60 persen anak dalam kelompok usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non-guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non-mengajar lainnya. Kelima, 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi. Keenam, 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
Ketujuh, 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Kedelapan, jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 – 40 siswa. Kesembilan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Geografi, dan Matematika Dasar untuk kelas I dan II. Kesepuluh, 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
Indikator Kunci
Mengukur keberhasilan program dilakukan melalui indikator kinerja yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program. Sehingga program yang ada benar-benar tepat sasaran.
Indikator kunci sebagai penerapan SPM pendidikan, diantaranya : Angka Melanjutkan (AM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kaitan dengan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dalam mengukurnya hendaknya menggunakan indikator kunci, antara lain: persentase kepala sekolah dan guru menurut ijazah tertinggi (% GI), persentase kelayakan mengajar kepala sekolah dan guru (% GL).
Indikator selanjutnya, persentase ruang kelas menurut kondisi (% RK), persentase fasilitas terhadap jumlah sekolah (% FS), angka lulusan (AL), angka mengulang kelas (AMK), dan angka putus sekolah (APS)
Adapun, untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik diukur dengan menggunakan indikator kunci sebagai berikut: rata-rata lama belajar, rasio sekolah yang telah memiliki RPS/RKS, kinerja komite sekolah, rasio sekolah yang melakukan laporan keuangan tahunan, laporan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dipublikasikan, dan kinerja dewan pendidikan.
Langkah selanjutnya, menjadi penting kiranya mengidentifikasi unit kerja yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tujuan pada konteks ini ádalah untuk mengidentifikasi unit kerja mana yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi SPM.
Unsur-unsur yang dapat melakukan monev implementasi SPM ini meliputi: Dinas Pendidikan Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
Disamping melakukan monev, juga harus melakukan analisis atas hasil monev itu sendiri. Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana data dan informasi yang diperoleh melalui monev dianalisis.
Penulis kira, untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran diperlukan seperangkat data pada setiap indikator keberhasilan, pertama adalah data baseline yang menggambarkan kondisi awal sebelum program/kegiatan dilaksanakan.
Jika step by step dari aplikasi SPM pendidikan di lakukan di kita sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada, niscaya perubahan menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai harapan kita bersama bisa terwujud. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya
Berharap Pendidikan Berbasis Karakter
Oleh: Usep Saeful Kamal
Pendidikan dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh proses dan suasana yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan potensi insani yang ada pada diri seseorang. Pengaruh tersebut bisa saja positif atau negatif dari sudut pandang tertentu.
Dalam definisi ini, pendidikan tidak hanya kegiatan yang diusahakan secara sadar seperti yang dinyatakan dalam UU Pendidikan yang berbunyi pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi proses dalam arti rangkaian kegiatan–kegiatan yang sistematik dan sistemik yang mengakibatkan perubahan. Disamping proses, perubahan itu juga bisa terjadi karena adanya suasana. Suasana ini bisa berbentuk iklim atau budaya organisasi, atau budaya kelompok. Bentuk perubahan terwujud pada perkembangan insani.
Dengan mengacu pada definisi di atas, maka dapat dengan mudah dimengerti bahwa proses dan suasana pendidikan terjadi hampir di semua tempat: dirumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, di perusahaan, di depan televisi, di jalan raya, di tempat-tempat ibadah dsb. Jadi tidak salah jika dikatakan bahwa pendidikan terjadi kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja.
Kenyataan bahwa banyak pihak, secara sadar atau tidak sadar, terlibat dalam pendidikan bukanlah hal yang baru. Namun yang harus dicermati adalah perubahan peran, atau pengaruh dari setiap aktor dalam proses dan menciptakan suasana pendidikan. Dimasa lalu, ketika sekolah masih langka dan hanya sedikit anak yang pergi ke sekolah, maka orang tua dan suasana rumah tangga memegang peran utama dalam pendidikan.
Dengan tersedianya sekolah, peran guru dan suasana sekolah menjadi lebih kuat. Sekarang dalam era informasi, era globalisasi, era apapun namanya, peran aktor-aktor di luar rumah dan sekolah peranannya makin besar. Sehingga kurikulum yang diterapkan tidak sekedar coba-coba, tapi benar-benar berorientasi pada penciptaan karakter peserta didik.
Perubahan proses ini sering sekali disebabkan oleh terjadinya perubahan-perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat. Sebagai konsekuensinya, perubahan konfigurasi ini menuntut penyesuaian-penyesuaian pada peran pemerintah dalam bidang pendidikan.
Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk mempertanyakan kembali paradigma, visi, misi, kebijakan, struktur, sistem pendidikannya, dan mengubahnya agar tetap kontekstual. Sebab itu sudah seharusnya dalam membahas reformasi pendidikan, kita mulai dengan memahami keadaan lingkungan sekarang ini dan arah perubahan di masa depan.
Membaca Fakta Pendidikan Kita
Diakui atau tidak bangsa kita ketinggalan jauh bahkan oleh negara sesama ASEAN, padahal dahulu mereka belajar dari kita, Hal ini bisa digambarkan: Pertama, tingkat pendidikan formal masyarakat kita adalah salah satu yang terendah di dunia, sehingga Human Development Index (Indeks Perkembangan Manusia/IPM) Indonesia juga salah satu yang terendah di dunia.
Para ahli pendidikan umumnya sependapat bahwa mutu pendidikan kita pun sangat memprihatinkan. Hal yang sangat ironis adalah keadaan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan ketika ekonomi Indonesia saat itu (sebelum krisis besar) dipandang sebagai model keberhasilan negara berkembang.
Kedua, secara makro berdasarkan data Depdiknas tahun 2002 sebanyak 45 juta anak pada usia sekolah belum tersentuh pendidikan. Masalahnya menjadi besar lagi karena mereka yang memerlukan pendidikan bertempat tinggal tersebar di pulau-pulau atau lokasi yang aksesnya sangat terbatas atau sulit dicapai.
Ketiga, Guru-guru yang berjumlah sekitas 2,5 juta yang seharusnya menjadi tulang punggung dan motor kemajuan pendidiian, secara ekonomik adalah kelompok yang terpinggirkan. Guru adalah kelompok yang paling tidak menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dijarah banyak pihak di jaman orde baru.
Fakta tadi bisa diperpanjang daftarnya. Namun dibalik itu ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Inilah harga mahal yang harus kita bayar kalau kita mengabaikan pendidikan. Ini adalah akibat dari tiga dekade kebijakan pembangunan yang menyepelekan pendidikan.
Upaya Menciptakan Kecerdasan Berbasis Karakter
Di depan sudah dinyatakan bahwa proses dan suasana pendidikan membawa pengaruh pada perkembangan potensi insani. Potensi insani (human potencial) beraneka ragam, diantaranya kecerdasan (intelligence) dan daya inovasi, karena pengaruhnya sangat besar dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakat.
Para ahli menyatakan bahwa manusia memiliki banyak jenis kecerdasan. Namun secara ilmiah dapat diidentifikasikan tujuh jenis kecerdasan, yaitu: kecerdasan linguistik, kecerdasan logika-matematikal, kecerdasan musikal, kecerdasan ruang (spatial), kecerdasan kenestika-raga, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal.
Namun yang menjadi basis terbentuknya karakter saya kira kecerdasan intrapersonal dan sebagian kecerdasan intrerpersonal. Disamping itu, daya inovasi dibutuhkan dalam kerangka mentransformasikan kecerdasan secara kreatif sehingga menciptakan manfaat atau nilai bagi yang bersangkutan dan masyarakat luas.
Daya inovasi inilah yang mengaktualisasikan kecerdasan dalam konteks tertentu. Aktualisasi ini bisa termanifestasi dalam bentuk jasa, produk, sistem, kebijakan, undang-undang (Perda Pendidikan), lembaga, cara pendekatan, paradigma, pengetahuan dan teknologi baru yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itu saya kira ada tiga hal yang sangat kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan perubahan ini, antara lain: Pertama, Perubahan cara pandang (mind-set) dan komitmen sumberdaya. Perubahan cara pandang diarahkan dari pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia menjadi pendidikan untuk pengembangan manusia seutuhnya.
Kedua, kualitas dan penghargaan terhadap guru. Transformasi pendidikan memerlukan investasi besar-besaran dalam meningkatkan mutu para guru, dan pemberian penghargaan yang pantas bagi para guru. Disamping itu, menghargai kinerja mereka dalam bentuk meningkatkan kesejahteraannya menjadi salah satu indikator penting.
Ketiga, perubahan sistem manajemen. Manajemen pendidikan yang sangat didominasi oleh para birokrat merupakan salah satu hambatan besar dalam perubahan. Cengkraman birokrasi yang lebih mengutamakan kepatuhan diatas kreativitas dan prestasi perlu dicairkan dengan meningkatkan peran masyarakat, pendidik dan orang tua dalam manajemen pendidikan di sekolah-sekolah.
Sekedar Harapan
Penulis memiliki angan-angan jika pandangan-pandangan ini bisa diterapkan (di manapun, termasuk di Tasikmalaya). Saya kira hal itu akan berimbas pada suasana dan proses belajar. Suasana dan proses ini yang kemudian bisa membentuk karakter seseorang.
Betapa tidak, perubahan pandangan belajar materi melulu menjadi belajar materi dan belajar bagaimana belajar, belajar sebagai beban menjadi belajar sebagai kegembiraan, belajar berpusat pada guru menjadi guru sebagai fasilitator dan motivator, belajar mengutamakan kepatuhan menjadi mengutamakan kedewasaan atau keberanian yang didasari oleh pertimbangan. Dan banyak lagi perubahan-perubahan lain.
Semoga terpilihnya Menteri Pendidikan baru yang memiliki jargon “Pendidikan Berbasis Karakter” menjadikan angin segar yang kemudian bisa ditransformasikan melalui kebijakan daerah (termasuk Kota & Kabupaten Tasikmalaya) dan tentunya berbasis kultur asli daerah (lokalitas).
Memang, mewujudkan pendidikan berbasis karakter ini tidak mudah, untuk bisa mewujudkannya dibutuhkan kesadaran kolektif dari berbagai pihak mulai dari stakeholder (Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Terkait) sampai masyarakat secara umum. Wallahu’alam bi as-Showab. ***
Penulis adalah :
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre
Pendidikan dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh proses dan suasana yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan potensi insani yang ada pada diri seseorang. Pengaruh tersebut bisa saja positif atau negatif dari sudut pandang tertentu.
Dalam definisi ini, pendidikan tidak hanya kegiatan yang diusahakan secara sadar seperti yang dinyatakan dalam UU Pendidikan yang berbunyi pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi proses dalam arti rangkaian kegiatan–kegiatan yang sistematik dan sistemik yang mengakibatkan perubahan. Disamping proses, perubahan itu juga bisa terjadi karena adanya suasana. Suasana ini bisa berbentuk iklim atau budaya organisasi, atau budaya kelompok. Bentuk perubahan terwujud pada perkembangan insani.
Dengan mengacu pada definisi di atas, maka dapat dengan mudah dimengerti bahwa proses dan suasana pendidikan terjadi hampir di semua tempat: dirumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, di perusahaan, di depan televisi, di jalan raya, di tempat-tempat ibadah dsb. Jadi tidak salah jika dikatakan bahwa pendidikan terjadi kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja.
Kenyataan bahwa banyak pihak, secara sadar atau tidak sadar, terlibat dalam pendidikan bukanlah hal yang baru. Namun yang harus dicermati adalah perubahan peran, atau pengaruh dari setiap aktor dalam proses dan menciptakan suasana pendidikan. Dimasa lalu, ketika sekolah masih langka dan hanya sedikit anak yang pergi ke sekolah, maka orang tua dan suasana rumah tangga memegang peran utama dalam pendidikan.
Dengan tersedianya sekolah, peran guru dan suasana sekolah menjadi lebih kuat. Sekarang dalam era informasi, era globalisasi, era apapun namanya, peran aktor-aktor di luar rumah dan sekolah peranannya makin besar. Sehingga kurikulum yang diterapkan tidak sekedar coba-coba, tapi benar-benar berorientasi pada penciptaan karakter peserta didik.
Perubahan proses ini sering sekali disebabkan oleh terjadinya perubahan-perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat. Sebagai konsekuensinya, perubahan konfigurasi ini menuntut penyesuaian-penyesuaian pada peran pemerintah dalam bidang pendidikan.
Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk mempertanyakan kembali paradigma, visi, misi, kebijakan, struktur, sistem pendidikannya, dan mengubahnya agar tetap kontekstual. Sebab itu sudah seharusnya dalam membahas reformasi pendidikan, kita mulai dengan memahami keadaan lingkungan sekarang ini dan arah perubahan di masa depan.
Membaca Fakta Pendidikan Kita
Diakui atau tidak bangsa kita ketinggalan jauh bahkan oleh negara sesama ASEAN, padahal dahulu mereka belajar dari kita, Hal ini bisa digambarkan: Pertama, tingkat pendidikan formal masyarakat kita adalah salah satu yang terendah di dunia, sehingga Human Development Index (Indeks Perkembangan Manusia/IPM) Indonesia juga salah satu yang terendah di dunia.
Para ahli pendidikan umumnya sependapat bahwa mutu pendidikan kita pun sangat memprihatinkan. Hal yang sangat ironis adalah keadaan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan ketika ekonomi Indonesia saat itu (sebelum krisis besar) dipandang sebagai model keberhasilan negara berkembang.
Kedua, secara makro berdasarkan data Depdiknas tahun 2002 sebanyak 45 juta anak pada usia sekolah belum tersentuh pendidikan. Masalahnya menjadi besar lagi karena mereka yang memerlukan pendidikan bertempat tinggal tersebar di pulau-pulau atau lokasi yang aksesnya sangat terbatas atau sulit dicapai.
Ketiga, Guru-guru yang berjumlah sekitas 2,5 juta yang seharusnya menjadi tulang punggung dan motor kemajuan pendidiian, secara ekonomik adalah kelompok yang terpinggirkan. Guru adalah kelompok yang paling tidak menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dijarah banyak pihak di jaman orde baru.
Fakta tadi bisa diperpanjang daftarnya. Namun dibalik itu ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Inilah harga mahal yang harus kita bayar kalau kita mengabaikan pendidikan. Ini adalah akibat dari tiga dekade kebijakan pembangunan yang menyepelekan pendidikan.
Upaya Menciptakan Kecerdasan Berbasis Karakter
Di depan sudah dinyatakan bahwa proses dan suasana pendidikan membawa pengaruh pada perkembangan potensi insani. Potensi insani (human potencial) beraneka ragam, diantaranya kecerdasan (intelligence) dan daya inovasi, karena pengaruhnya sangat besar dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakat.
Para ahli menyatakan bahwa manusia memiliki banyak jenis kecerdasan. Namun secara ilmiah dapat diidentifikasikan tujuh jenis kecerdasan, yaitu: kecerdasan linguistik, kecerdasan logika-matematikal, kecerdasan musikal, kecerdasan ruang (spatial), kecerdasan kenestika-raga, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal.
Namun yang menjadi basis terbentuknya karakter saya kira kecerdasan intrapersonal dan sebagian kecerdasan intrerpersonal. Disamping itu, daya inovasi dibutuhkan dalam kerangka mentransformasikan kecerdasan secara kreatif sehingga menciptakan manfaat atau nilai bagi yang bersangkutan dan masyarakat luas.
Daya inovasi inilah yang mengaktualisasikan kecerdasan dalam konteks tertentu. Aktualisasi ini bisa termanifestasi dalam bentuk jasa, produk, sistem, kebijakan, undang-undang (Perda Pendidikan), lembaga, cara pendekatan, paradigma, pengetahuan dan teknologi baru yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itu saya kira ada tiga hal yang sangat kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan perubahan ini, antara lain: Pertama, Perubahan cara pandang (mind-set) dan komitmen sumberdaya. Perubahan cara pandang diarahkan dari pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia menjadi pendidikan untuk pengembangan manusia seutuhnya.
Kedua, kualitas dan penghargaan terhadap guru. Transformasi pendidikan memerlukan investasi besar-besaran dalam meningkatkan mutu para guru, dan pemberian penghargaan yang pantas bagi para guru. Disamping itu, menghargai kinerja mereka dalam bentuk meningkatkan kesejahteraannya menjadi salah satu indikator penting.
Ketiga, perubahan sistem manajemen. Manajemen pendidikan yang sangat didominasi oleh para birokrat merupakan salah satu hambatan besar dalam perubahan. Cengkraman birokrasi yang lebih mengutamakan kepatuhan diatas kreativitas dan prestasi perlu dicairkan dengan meningkatkan peran masyarakat, pendidik dan orang tua dalam manajemen pendidikan di sekolah-sekolah.
Sekedar Harapan
Penulis memiliki angan-angan jika pandangan-pandangan ini bisa diterapkan (di manapun, termasuk di Tasikmalaya). Saya kira hal itu akan berimbas pada suasana dan proses belajar. Suasana dan proses ini yang kemudian bisa membentuk karakter seseorang.
Betapa tidak, perubahan pandangan belajar materi melulu menjadi belajar materi dan belajar bagaimana belajar, belajar sebagai beban menjadi belajar sebagai kegembiraan, belajar berpusat pada guru menjadi guru sebagai fasilitator dan motivator, belajar mengutamakan kepatuhan menjadi mengutamakan kedewasaan atau keberanian yang didasari oleh pertimbangan. Dan banyak lagi perubahan-perubahan lain.
Semoga terpilihnya Menteri Pendidikan baru yang memiliki jargon “Pendidikan Berbasis Karakter” menjadikan angin segar yang kemudian bisa ditransformasikan melalui kebijakan daerah (termasuk Kota & Kabupaten Tasikmalaya) dan tentunya berbasis kultur asli daerah (lokalitas).
Memang, mewujudkan pendidikan berbasis karakter ini tidak mudah, untuk bisa mewujudkannya dibutuhkan kesadaran kolektif dari berbagai pihak mulai dari stakeholder (Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Terkait) sampai masyarakat secara umum. Wallahu’alam bi as-Showab. ***
Penulis adalah :
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre
Langganan:
Postingan (Atom)