Radar Tasikmalaya, Jum'at 01 Oktober 2010
Menjelang Pemilukada Kab. Tasikmalaya 2011, intensitas komunikasi yang dilakukan antar partai politik mengalami peningkatan dan mulai menampakkan gairahnya. Disamping itu pula para pejabat yang nota bene pengikut setia penguasa (bupati) mulai melakukan pengkondisian terhadap bawahannya.
Fenomena seperti ini bukan hal baru, setiap ada hajatan politik baik pemilu legislative, pilpres, terlebih pilkada herannya selalu seperti yang digambarkan. Jabatan bupati yang merupakan jabatan politik seolah otoritasnya dipaksakan supaya masuk pada ranah birokrasi yang sejatinya netral.
Betapa tidak, sudah menjadi rahasia umum jika menghadapi hajatan politik model tadi selalu yang menjadi sasaran adalah para pejabat struktural yang menjadi bawahannya. Bagaimana kemudian raihan suara partai penguasa (PPP) pada Pemilu Legislatif 2009 bisa dikatrol melalui kerja-kerja politis para pejabat, termasuk para camat, dengan iming-iming tentunya.
Penulis kira wajar jika PPP kemudian menjadi pemenang di Kab. Tasikmalaya. Tapi, menjadi tidak wajar jika penguasa selalu memberikan pressure (tekanan) kepada bawahannya supaya berpihak kepadanya. Padahal, semestinya birokrasi berdiri tegak pada ranah netralitas, tidak berpihak pada kepentingan politik siapapun.
Warna-warna penekanan, intimidasi dan sebagainya sudah nampak hari ini. Coba kita cermati, atas instruksi bupati yang tentunya berkepentingan pada pemilukada kedepan, jabatan kepala dinas disalahgunakan untuk sekedar mengkonsolidasi kekuatan untuk mendukung kepentingan Bupati.
Disamping itu, berdasarkan rumor yang beredar, beberapa waktu yang lalu para camat dikumpulkan di suatu tempat diluar Kab. Tasikmalaya yang mana agendanya antara lain: pertama, mereka ditanya “raga katineungna” terkalit loyalitasnya mendukung kepentingan Bupati. Bahkan muncul poin, apabila tidak “loyal” diancam akan dimutasi.
Kedua, siapapun camat yang di wilayahnya berhasil memenangkan kandidat Bupati & Wakil Bupati pada Pemilukada 2011 dan merupakan “jagoan” Bupati Incumbent. Maka sejatinya akan dipromosikan ke eselon II.
Ketiga, camat diwajibkan mengumpulkan dana perjuangan untuk mewujudkan kepentingan Bupati dan disetor pada bendahara tim yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Masih ada poin lain yang tidak layak penulis ungkapkan pada tulisan ini. Meskipun ketiga poin itu merupakan rumor yang beredar di tengah masyarakat, tapi jika benar betapa pertaruhan birokrasi dalam mempertahankan netralitasnya menjadi tereduksi.
Melalui tulisan ini, penulis mencoba meluruskan kekeliruan bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan penguasa. Karenanya, birokrasi harus sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi model ini yang penulis maksud politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan.
Politik, Kekuasaan, dan Birokrasi
Politik, kekuasaan, dan birokrasi dalam dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan ketiganya dapat dilacak dari sejarah awal pembentukan negara ini, dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah kemerdekaan.
Tarik- menarik politik dan kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada masyarakat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Suka tidak suka, hal ini yang terjadi di Kab. Tasikmalaya atau boleh jadi di daerah lain.
Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap birokrasi membuat sulitnya mesin birokrasi memberi pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya.
Sementara itu, masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah. Padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Kekeliruan itu membuat peran eksekutif (representasi partai politik) tetap dominan dan berkuasa penuh atas birokrasi lembaga negara paling bawah.
Ada beberapa analisa penulis yang penting menjadibahan kajian bersama. Pertama, Pemerintah Daerah (eksekutif) adalah salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika di level Kab/Kota. Dalam hal ini eksekutif dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai jabatan politik.
Kedua, birokrasi daerah yang include administrasi daerah adalah alat-alat negara yang
menjalankan tugas-tugas negara di daerah, di antaranya menjalankan tugas pemerintahan daerah. Dengan demikian, mengindikasikan bahwa sudah semestinya birokrasi daerah berdiri ajeg di tengah tanpa berpihak pada satu blok kepentingan, apalagi kepentingan penguasa.
Ketiga, administrasi daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan daerah seringkali memunculkan dominasi penguasa daerah (Bupati). Wajar jika fungsi pelayanan masyarakat yang sebenarnya seringkali bias dan kabur.
Penulis kira, untuk menghindari munculnya birokrasi yang otoriter (the authoritarian bureaucracy) sebagai akibat dominasi penguasa daerah,maka kontrol yang kuat harus benar-benar dilakukan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada melalui lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.
Sebagai lembaga pelayanan publik, hendaknya birokrasi perlu menjaga netralitasnya agar pelayananannya kepada masyarakat dan pengabdiannya kepada pemerintah lebih fungsional. Artinya, birokrasi tidak memihak kepada satu kekuatan politik tertentu yang dominan.
Sekedar contoh, mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Tatang beberapa waktu lalu menuai protes dari beberapa elemen masyarakat karena dianggap politis. Disamping itu, wajar jika penolakan pencairan dana abadi dari beberapa partai muncul beberapa waktu lalu karena dianggap diselipi oleh kepentingan pemenangan calon Bupati/Wakil bupati yang beliau dukung.
Penulis kira, tidak mesti dengan cara-cara seperti itu jika ingin beliau memberikan kesan positif menjelang akhir masa jabatannya selama dua periode berkuasa. Ada hal yang lebih elegan dibanding memberikan tekanan-tekanan dan intimidasi kepada para bawahannya hanya karena kepentingan politik sesaat.
Harus Diakhiri
Wacana seputar netralitas birokrasi sebenarnya bukan hal yang baru. Berdasarkan kajian literatur terkait, tema ini sudah menjadi pembicaraan lama di antara para ahli. Sekedar contoh, kritik Karl Marx terhadap filsafat Hegel tentang negara sedikitnya menggambarkan bahwa netralitas birokrasi itu penting.
Meskipun Marx hanya mengubah "isi" dari teori Hegel tentang tiga kelompok dalam masyarakat (yang kemudian disebut teori kelas); yaitu kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang diwakili oleh para pengusaha dan profesi, kelompok kepentingan umum (general interest) yang diwakili oleh negara, dan kelompok birokrasi.
Menurutnya, birokrasi sebaiknya memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial tertentu yang dapat menjadi instrumen kelompok dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara negara yang mewakili kelompok kepentingan umum dengan kelompok kepentingan khusus yang diwakili oleh pengusaha dan profesi, maka birokrasi tidak akan berarti apa-apa.
Berbeda halnya dengan Hegel, dengan konsep tadi birokrasi semestinya berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum (negara) dengan kelompok kepentingan khusus (pengusaha dan profesi). Birokrasi dalam hal ini, menurut Hegel, harus netral (Anshori, 2004).
Pada konteks Indonesia, upaya melepas birokrasi dari pengaruh politik bukan lagi sekedar wacana. Seperti sudah disinggung di atas, pada masa Presiden Habibie, telah dikeluarkan PP No. 5 Tahun 1999 yang menekankan bahwa PNS harus netral dari partai politik.
Meskipun usaha itu merupakan langkah maju, namun belum mampu mewujudkan birokrasi yang netral dan independen mengingat birokrasi di Indonesia belum lepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) yang merupakan kekuasaan politik.
Penulis menganggap, tumpang tindihnya birokrasi negara dan birokrasi pemerintah membuat birokrasi di Indonesia tak pernah benar-benar netral. Pemerintah, yangnotabene pejabat politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap birokrasi, terlebih di tingkat daerah (kab/kota).
Sehingga, wajar jika pola hubungan bawahan-atasan antara birokrasi dan pemerintah rentan untuk disalahgunakan. Pemerintah daerah (Bupati/walikota) dapat mengeluarkan kebijakan apa saja terhadap birokrasi yang sesungguhnya menjadi “area kerja” internal birokrasi.
Bupati/walikota bisa memasukkan dan mendudukkan “orang-orangnya” di jajaran birokrasi. Tak heran jika Bupati/walikota bersikap layaknya sang raja dinasti dan bertindak bebas terhadap birokrasi yang menjadi bawahanya. Harus segera diakhiri!. Wallahu’alam bi ash-showab
Penulis Adalah
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre
Tidak ada komentar:
Posting Komentar