Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Oleh Usep Saeful Kamal 

Pemerintah akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya menggelontorkan program yang beroriantasi pada peningkatan mutu pendidikan. Tak heran jika dana yang digelontorkannya pun luar biasa besarnya, terlebih ke daerah.
Program itu macam-macam, ada yang direalisasikan melalui kegiatan non-fisik, ada pula yang direalisasikan melalui kegiayan fisik, yakni berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
Jika ditilik pada ranah praksis, anggaran yang sangat besar itu ternyata masih belum maksimal mendongkrak peningkatan mutu yang diharapkan. Betapa tidak, sekolah di wilayah-wilayah pedesaan yang mengalami kerusakan (bahkan sebagaian sudah ambruk) belum tersentuh oleh program yang ada.
Coba kita cermati sekolah di wilayah-wilayah pelosok Kab. Tasikmalaya. Sangat kontra produktif, karena realisasi program lebih terkonsentrasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.
Padahal, semestinya konsentrasi itu dibalik ke wilayah pedesaan yang secara geografis, ekonomi, akses dasar masih mengalami ketertinggalan. Jika pola ini diterapkan, niscaya bisa mendorong pertumbuhan wilayah yang tadi dianggap sebagai pusat pertumbuhan.
Satu sisi diwilayah perkotaan ada program rintisan sekolah bertarap nasional dan internasional. Pada sisi lain, sekedar memenuhi proses belajar mengajar yang ideal saja sangat sulit, sebagai akibat keterbatasan yang ada.
Bisa kita lihat sekolah-sekolah di wilayah kecamatan Bojong Gambir, Bojong Asih, Bantar Kalong, Cipatujah, Cikalong, Pancatengah dan lainnya. Kondisinya sangat kontras dengan keberadaan sekolah di wilayah Kecamatan Singaparna, Sukarame yang notabene dekat dengan pusat ibukota kabupaten.
Penulis kira, Pemda (melalui Dinas Pendidikan) jangan pernah gembar-gembor keberhasilan yang disajikan angka-angka kuantitatif. Jika faktanya justeru jauh dari warna warni kualitatif. Artinya angka yang ada selalu tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Tidak penting bicara peningkatan mutu pendidikan, jika standar pelayanan minimal dalam proses pelaksanaan pendidikan malah terabaikan. Hal ini yang seringkali dinafikan oleh stakeholder pendidikan kita yang seringkali lebih tertarik pada sisi formalisme dibanding menerapkan esensi pendidikan itu sendiri.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Berdasarkan Kepmen No. 129a Tahun 2004, SPM SD/MI terdiri atas: Pertama, 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi. Kelima, 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Keenam, 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Ketujuh, Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa. 
Kedelapan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas III serta mata pelajaran bahasa, matematika, IPA, dan IPS untuk kelas V. kesembilan, 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Begitupun halnya dengan SPM Pendidikan SMP/ MTs, yang terdiri atas: Pertama, 90 persen anak dalam kelompok usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/MTs. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. Kelima, 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi. Keenam, 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
Ketujuh, 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Kedelapan, Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 – 40 siswa. Kesembilan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan, IPS di kelas I dan II. Kesepuluh, 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA /MA / SMK.
Berbeda dengan SPM Pendidikan SMA)/MA terdiri atas: pertama, 60 persen anak dalam kelompok usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK. Kedua, Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah. Ketiga, 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
Keempat, 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non-guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non-mengajar lainnya. Kelima, 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi. Keenam, 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
Ketujuh, 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Kedelapan, jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 – 40 siswa. Kesembilan, 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Geografi, dan Matematika Dasar untuk kelas I dan II. Kesepuluh, 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.



Indikator Kunci
Mengukur keberhasilan program dilakukan melalui indikator kinerja yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program. Sehingga program yang ada benar-benar tepat sasaran.
Indikator kunci sebagai penerapan SPM pendidikan, diantaranya : Angka Melanjutkan (AM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kaitan dengan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dalam mengukurnya hendaknya menggunakan indikator kunci, antara lain: persentase kepala sekolah dan guru menurut ijazah tertinggi (% GI), persentase kelayakan mengajar kepala sekolah dan guru (% GL).
Indikator selanjutnya, persentase ruang kelas menurut kondisi (% RK), persentase fasilitas terhadap jumlah sekolah (% FS), angka lulusan (AL), angka mengulang kelas (AMK), dan angka putus sekolah (APS)
Adapun, untuk penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik diukur dengan menggunakan indikator kunci sebagai berikut: rata-rata lama belajar, rasio sekolah yang telah memiliki RPS/RKS, kinerja komite sekolah, rasio sekolah yang melakukan laporan keuangan tahunan, laporan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dipublikasikan, dan kinerja dewan pendidikan. 
Langkah selanjutnya, menjadi penting kiranya mengidentifikasi unit kerja yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tujuan pada konteks ini ádalah untuk mengidentifikasi unit kerja mana yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi SPM. 
Unsur-unsur yang dapat melakukan monev implementasi SPM ini meliputi: Dinas Pendidikan Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
Disamping melakukan monev, juga harus melakukan analisis atas hasil monev itu sendiri. Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana data dan informasi yang diperoleh melalui monev dianalisis. 
Penulis kira, untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran diperlukan seperangkat data pada setiap indikator keberhasilan, pertama adalah data baseline yang menggambarkan kondisi awal sebelum program/kegiatan dilaksanakan.
Jika step by step dari aplikasi SPM pendidikan di lakukan di kita sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada, niscaya perubahan menuju peningkatan mutu pendidikan sesuai harapan kita bersama bisa terwujud. Wallahu’alam bi ash-showab


Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya