Aspirasi; Antara Janji & Realisasi

Oleh Usep Saeful Kamal
Radar Tasikmalaya, Selasa Pebruari 2011

Hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 yang lalu penulis menghadiri undangan bertajuk silaturahmi dan dialog publik. Kegiatan itu digagas oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bekerjasama dengan pemerintah Desa Tawangbanteng dan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cipanengah Kecamatan Sukaratu.
Bukan tanpa alasan tentunya, kegiatan yang mengambil tema “Membangun Komunikasi Sinergis Antara, Pemerintah, Ulama dan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Kawasan Galunggung Yang Ekologis Dan Humanis” itu dilatarbelakangi oleh kegelisahan warga di kawasan Galunggung yang semakin hari semakin tak bisa menikmati jernihnya air sebagai sumber kehidupan.
Bukan hanya itu, harapan menikmati “jalan leucir” layaknya daerah lain sungguh masih sebatas mimpi belaka. Akses jalan yang menghubungkan antar desa di sekitar kawasan Galunggung hingga saat ini masih saja buruk, bahkan orang sana berselorok seperti “ombak banyu”.
Naik kendaraan seperti layaknya naik ombak banyu ini bisa kita rasakan manakala melewati sepanjang jalur Galunggung baik dari arah Warung Sabeulah (tapal batas antara kota dan Kabupaten Tasikmalaya di kawasan itu), maupun dari arah jembatan Cikunir.
Nyaris saja “teu aya piliheun”, dimana para pengendara akan disuguhi oleh banyaknya lubang yang menganga. Bahkan jika turun hujan, lubang-lubang itu akan membentuk sebuah kolam penampungan air.
Buruknya akses jalan disebabkan oleh lalulalangnya truk bermuatan pasir mulai dari yang bertonase kecil (dibawah 10 kubik) hingga mobil dumtruk yang bertonase 40 kubik. Jika dihitung, jumlah truk pengangkut pasir Galunggung yang masuk kawasan itu berjumlah ratusan per hari.
Bisa kita bayangkan kondisi jalan dari hari ke hari yang sudah barangtentu kerusakannya semakin parah. Yang lebih miris lagi, warga yang rumahnya kebetulan berada di sekitar jalan yang dilalui truk-truk tadi hanya bisa “molohok” pasrah. Karena merekalah yang secara langsung merasakan dampaknya.
Kegiatan yang dihadiri oleh narasumber dari perwakilan beberapa dinas terkait seperti: Dinas Bina Marga, Perhubungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya ini seolah menjadi forum curhat warga yang kesal bahwa janji-janji pemerintah selama ini belum terealisasi.
Bahkan, kekesalan warga mereka tunjukan dengan berbagai cara, baik melalui dialog-dialog terbatas antara para pihak terkait hingga demo ke Pemda dan ke DPRD pun pernah dilakukan. Dan hasilnya selalu saja nihil.
Wajar jika para peserta dialog yang merupakan tokoh ulama, masyarakat, dan pemuda yang hadir melontarkan berbagai keinginan yang membutuhkan penanganan mendesak, seperti: pembangunan jalan, filterisasi air dari aktifitas tambang galian C, terasering, legalitas izin penambangan, pengaturan tonase dan lain sebagainya.
Pembiasan Aspirasi
Sebagai peserta yang terlibat langsung selama kegiatan publik tersebut dan sebagai orang yang memiliki kegelisahan yang sama (meskipun bukan penduduk asli kawasan Galunggung), penulis merasa ada sesuatu yang kurang karena kegiatan itu tidak dihadiri oleh para pembuat kebijakan yang secara langsung bersentuhan dengan teknis di lapangan.
Narasumber yang hadir hendaknya para kepala-kepala dinas terkait, baik kepala dinas Bina Marga, Perhubungan, dan Pertambangan & Energi. Bukan malah mengutus para kepala-kepala bidang yang sudah barang tentu bukan sebagai pemegang kunci kebijakan.
Anehnya, kepala dinas Lingkungan Hidup yang hendaknya menjadi nara sumber tidak hadir, tidak mengutus orang, bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali kepada panitia. Yang lebih aneh, Ketua DPRD dan para anggota yang khususnya berasal dari daerah pemilihan 3 yang tempo hari dipilih warga Sukaratu tidak ada satupun yang hadir, padahal mereka semua diundang.
Wajar jika penulis berhurnudzon, jangan-jangan hal itu disengaja supaya arpirasi masyarakat selalu bias. Betapa tidak, curhat warga yang sekaligus merupakan aspirasinya selalu saja mendapat jawaban yang standard dan terkesan “kagok” karena para narasumber bukan sebagai pemegang kebijakan.
Ditambah lagi dengan ketidakhadiran para anggota dewan yang tempo hari kampanye dan gembar-gembor akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat di kawasan Galunggung, Sukaratu khususnya.
Bahkan menurut seorang tokoh, ada seorang yang sekarang menjadi anggota DPRD pada waktu kampanye pernah berjanji jika dirinya terpilih tahun 2010 sepanjang jalan menuju kawasan galunggung akan “laleucir”. Buktinya sekarang sudah memasuki tahun 2011, janji itu belum terealisasi.
Bayangkan, penantian dan harapan warga selama puluhan tahun yang juga dibarengi dengan janji-janji pihak hanya memiliki kepentingan sesaat sungguh telah melukai perasaan. Lantas kepada siapa lagi mereka mengadu jika aspirasinya selama ini tak kunjung didengar.
Memang ada berita baik, bahwa tahun 2011 ini Pemda akan merealisasikan pembangunan jalan berhotmik yang panjangnya tidak lebih dari 1 km mulai dari warung sabeulah. Pertanyaannnya, kenapa tidak dari dulu rencana ini direalisasikan? Apa karena Pemda sudah bosan dengan demo yang dilakukan warga?
Nilai 1 km penulis kira tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat hari ini. Coba kita bayangkan, selama kurang lebih 28 tahun pasir Galunggung diekploitasi yang sudah barang tentu menghasilkan keuntungan bagi pengusaha, terebih pendapatan daerah dengan jumlah miliaran bahkan triliyunan rupiah. Jadi siapa sebetulnya yang untung?
Sekali lagi bahwa warga Sukaratu seringkali hanya ketiban dampak buruknya saja, tidak lebih. Dari sisi infrastruktur publik jelas-jelas sangat tidak memadai, akses ekonomi masyarakat sangat minim, dan dari sisi budaya warga seringkali menjadi korban konflik yang diciptakan pihak-pihak tertentu. Makanya tidak aneh jika warga terpecah belah, ada yang pro pengusaha atau sebaliknya.

Seharusnya Menikmati
Panjangnya waktu proses eksploitasi pasir galunggung yang sudah mencapai puluhan tahun ini semestinya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Galunggung sendiri. Fakta yang terjadi hari ini sungguh bertolak belakang.
Kita tahu bahwa, bangunan megah di Jakarta mulai dari bandara Soekarno Hatta, gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel berbintang dan lain sebagainya memakai material pasir Galunggung di sebagian kontruksinya.
Belum lagi bangunan-bangunan di sekitar kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Surabaya dan lainnya, bahkan ke luar negeri. Tak heran jika tempo hari kawasan galunggung dikenal dengan sebutan kampung dolar, kampong mutiara dan sebutan lainnya.
Landihan (sebutan lain) tinggal landihan, masyarakat justeru tidak pernah menikmati buah dari hasil penjualan kekayaan daerahnya sendiri. Yang bisa mereka nikmati hanya jalan rusak parah, sumber air yang keruh, kekeringan meskipun hujan tidak turun tiga hari dan lain sebagainya.
Keuntungan yang ada hanya dinikmati oleh segelintir orang (pengusaha) dan kolega-koleganya. Meskipun menurut informasi Distamben, aktifitas penambangan yang dilakukan ada yang belum mendapat izin dari Pemda, dalam arti illegal.
Herannya lagi, Pemda seolah menutup mata ketika terjadi aktifitas penambangan yang menurutnya illegal. Belum lagi ketika tonase muatan truk pengangkut pasir yang melampaui batas bahkan melanggar UU No. 22 Tahun 2009.
Lantas, jika faktanya seperti ini peran dan fungsi apa yang dilakukan DPRD, dimana nota bene mereka memiliki hak pengawasan (kontrol). Dan jika pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri ternyata seringgali dianggap kesalahan.
Penulis kira, masyarakat di sekitar kawasan galunggung sangat merindukan “walungan anu caina ngagenclang herang”, sawah yang subur, ibadah tenang. Betapa tidak, sungai tidak luput dari aliran lumpur dari proses panambangan, panen padi yang biasanya melimpah sekarang merosot tajam karena ketersediaan air yang terbatas.
Selain itu, sumber air yang mengalir ke sarana-sarana ibadah mulai dari langgar hingga mesjid seringkali “kiruh”, sehingga tak jarang membuat was-was bagi para pengguna, ketika mereka berwudlu.
Bukan berarti warga ingin melarang bahkan membubarkan aktifitas penambangan oleh para pengusaha, warga hanya ingin aktifitas penambangan betul-betul bisa memberikan dampak baik bagi terciptakan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada ketenangan dan kedamian. Wallahu’alam bi ash-showab

Penulis adalah:
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya

Tawaran Pendidikan Berbasis Akhlak Mulia

Oleh Usep Saeful Kamal

Radar Tasikmalaya, Rabu 2 Pebruari 2011

Suka tidak suka, bangsa Indonesia kini sedang mengalami keterpurukan. Berbagai persoalan dan kesulitan silih berganti tak kunjung usai. Mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan, sosial, hingga budaya.

Jika dicermati, semuanya itu memancing perasaan dilematis, pelik, bahkan rumit. Betapa tidak, penegakkan hukum tidak pernah jelas kemana arahnya, KKN semakin enjoy dengan keberadaanya yang tak bisa disentuh hukum, hutang negara semakin membengkak, ancaman disintegrasi dan separatis.

Bukan hanya itu, yang miris kualitas pendidikan kita amat terpuruk dan menurut HAR Tilaar hanya menempati level terendah di tingkat Asia. Bahkan di tingkat dunia hanya urutan ke 112 dari 175 negara (publikasi UNDP 2005).

Dari sekian persoalan yang muncul, boleh jadi yang mencolok adalah menurunnya martabat bangsa. Yang mengkhawatirkan, penurunan martabat ini akan berindikasi pada mudahnya terpengaruh oleh dinamika globalisasi yang sudah begini adanya.

Jati diri bangsa akan mudah tergerus oleh gelombang sisten ekonomi kapitalis yang cenderung tanpa kompromi. Walhasil, pertarungan hebat dalam kerangka perebutan kepentingan modal akan senantiasa merangsek masuk ditengah keterpurkan yang terjadi.

Merajalelanya prilaku korupsi mulai dari level atas bahkan hingga level daerah semakin menegaskan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tidak sesuai dengan sasaran.

Kebiasaan buruk menyuap, mengkhianati janji, mementingkan diri sendiri, rendahnya kejujuran masyarakat seolah sudah menjadi trend dan gaya hidup (life style) masyarakat kita yang mayoritas di KTP-nya tercantum “beragama”.

Selain itu, pergaulan generasi muda kita yang makin tak karu karuan dan nampak bebas seiring maraknya geng-geng motor di berbagai daerah, mudah terpengaruh budaya asing, prilaku hedonism, atau lebih memilih jalan pintas demi memenuhi gaya hdupnya yang glamour.

Fakta tadi boleh jadi membuat miris dan sungguh memprihatinkan kita. Disamping itu, fakta-fakta tadi boleh jadi ditenggarai oleh carut marutnya sistem pendidikan dan pengajaran kita. Meskipun serngkali mengalami pembaharuan-pembaharuan.

Oleh karena itu, kepedulian semua komponen bangsa dalam penataan dunia pendidikan kita adalah sebuah keniscayaan, bahkan tak bisa ditawar-tawar. Mengembangkan model pendidikan yang menitik beratkan pembangunan karakter, peradaban dan lain sebagainya adalah kebutuhan yang paling mendesak.

Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan sikap-sikap mental mandiri, siap menghadapi tanngung jawab, tahan banting terhadap masalah, bermoralitas tingga lebih utama dibanding sekedar memunculkan gelar-gelar akadamis.

Re-vitalisasi Moralitas

Secara kualitatif memang pendidikan kita sudah mulai ada perbaikan menuju peningkatan mutu. Hal ini ditandai dengan ikhtiar Menteri Penddikan kita melalui Kemnterian Pendidikan Nasional yang menggagas mata pelajaran akhlak mulia yag akhir-akhir ini digembar gemborkan.

Sebagai kepanjangan tangan pelaksana kebijakan negara, baik dalam konteks ide dan konsep, Kebijakan yang digulirkan menteri pendidikan M. Nuh sekarang ini mesti kita apresiasi bersama. Tapi tidak sekedar itu, UU Sisdiknas, otonomi pendidikan, alokasi 20% anggaran, sudah semestinya dikongritkan hingga tigkat daerah, terlebih Tasikmalaya.

Semangat reformasi pendidikan tidak sekedar jargon dalam upaya membangun pencitraan saja. Lebih dari itu, secara praksis direalisasikan dengan nyata sehingga mampu mewarnai dan mewujudkan perubahan-perubahan sebagaimana harapan kita bersama.

Penulis kira kita sepakat, pendidikan hendaknya ditekankan untuk membangun manusia dan masyarakat yang beradab, memiliki identitas, sesuai dengan akar budayanya sendiri. Sehingga pengaruh apapun sebagai dampak globalisasi tidak merusak citr diri masyarakat kita.

Selain itu, pendidikan harus bertitik tolak dari pendekatan budaya, peradaban, merdeka, bertaqwa, bermoral, berakhlak berpengetahuan, berketerampilan, inovatif, kompetitif dan lain sebagainya.

Walhasil, masyarakat demokratis yang lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, memberikan perlakuan yang sama pada seluruh bidang kehidupan, ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan pendidikan secara politis mengindikasinkan majunya peradaban masyarakat.

Lebih jauh Ki Suproyoko berpendapat: peran pendidikan, ilmu dan teknologi terhadap peradaban bisa dijalankan, antara lain: Pertama, pendidikan sangat menentukan kecakapan masayarakat dibidang keilmuan dan teknologi.

Kedua, ilmu dan teknologi menentukan perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Ketiga, perubahan sosial dan perkembangan budaya masyarakat sangat menentukan peradaban suata bangsa.

Dengan kata lain, secara tidak langsung pendidikan sangat menentukan peradaban bangsa. Terlebih di era teknologi dan informasi seperti sekarang ini. Apabila moralitas masyarakat kita tidak terkendali, niscaya yang didapat adalah dampak negatifnya saja.

Berbeda halnya jika pengembangan nilai peradaban dan moralitas selalu dijadikan dasar dalam pengembangan teknologi dan infromasi, niscaya dampak positiflah yang bisa mewarnai kemajuan masyarakat kita.

Tak jarang jika perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini memiliki dampak terhadap anak didik kita yang sudah barang tenttu membutuhkan kehati-hatian dan pengawasan terhadapnya.

Sekedar contoh, berdasarkan penelitian para ahli dibidangnya, prilaku seks bebas remaja kita dipengaruhi dari telepon seluler dan internet. Tak heran jika populasi orang terinfeksi HIV semakin bertambah jumlahnya. Mengerikan memang?

Ahklak Mulia

Diakui atau tidak, reformas pendidikan dalam kerangka membangun peradaban bangsa tidak sekedar cukup hanya menggunakan paradigm teknologi. Teteapi lebih jauh dari itu, harus dimuali dari pembentukan watak dan moral (akhlak) yang mulia.

Penulis sepakat dengan wacana kurikulum mata pelajaran akhlak mulia yang dgulirkan menteri pendidikan kita. Meskipun pada dasarnya pendidikan watak dan moral ini tidak mesti dijadikan mata pelajaran, tapi ditempuh melalui metode pembelajaran transasional yang tidak hanya memburu pengetahuan.

Lebih dari itu, supaya terbentuk individu yang ”structured persons”, yang mampu tampil prima dalam situasi dan kondisi apapun. Hal inilah yang penulis maksud sebagai model pendidikan yang transformatif. Tidak sekedal formalism, tapi substansi.

Akhlak mulia atau budi pekerti luhur pada dasarnya mengacu pada titik keseimbangan interaktif antara dimensi material dan spiritual. Yang secara natural manusia diciptakan dengan fitrohnya demikian.

Berawal dari deminsi spiritual yang senantiasa menjadi ruh atas nilai-nilai yang memberikan daya hidup, support motorik secara kolektif secara dinamis dan kemudian bisa membentuk individu-individu berakrakter.

Ditinjau dari sudut bahasa, akhlak moral sebagai kata benda berarti berhubungan dengan prinsip baik dan buruk yang ditarik dari satu cerita, kisah atau pengalaman. Misalnya, moral dari cerita ini adalah bahwa seorang gadis remaja sebaiknya tidak berbicara kepada orang laki-laki asing.

Dengan kata lain akhlak berarti perangai, tabiat, tingkah laku, adat (kebiasaan). Perangai tadi butuh dilatih supaya menjadi sikap, atau agar terbiasa siap dan rela berkorban sesuai dengan keyakinan, pendapat atau keyakinan yang tersembunyi dalam jiwanya, serta sesuai pula dengan apa yang diharapkan.

Proses tadi bisa diwujudkan melalu pendidikan. Dimana pendidikan menjadi usaha yang dilakukan secara sadar dalam penciptaan masyarakat yang beradab berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, agama kemudian tidak lagi hanya di jadikan simbol, tapi benar-benar dipraksiskan.

Dengan wacana tadi, diharapkan menjadi alat rekayasa sosial yang bisa menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat kita di masa yang akan datang. Sehingga prilaku KKN, kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya paling tidak bisa dicegah. Wallahu’alam bi ash-showab

Penulis adalah:

Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan el-Fat-h Education Centre Tasikmalaya